27 Pejabat Eselon 2 di Mubar Diassesment, Bupati: Sebagai Syarat Penyegaran Birokrasi

  • Whatsapp

 

MUNA BARAT, Untuk memberikan penguatan kepada jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama dalam menempati suatu jabatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan assessemen center atau assessemen kompetensi terhadap 27 pejabat esselon 2.

Bacaan Lainnya

Bupati Mubar Achmad Lamani mengatakan assessemen center merupakan kebutuhan organisasi dan juga sebagai persyaratan administrasi dalam melakukan penyegaran birokrasi baik rotasi maupun mutasi dalam sebuah organisasi.

“Hal ini merupakan implementasi dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Ini juga untuk melepaskan aparatur sipil negara dari kooptasi politik maka pimpinan daerah itu harus punya data. Yang saya lakukan ini dalam rangka bagaimana sebenarnya melihat Muna Barat ini kita tata dengan sebaik-baiknya. Olehnya itu saya berharap dari assessemen ini, saya benar-benar mendapatkan hasil yang valid dan bagaimana cara kerja mereka selama ini,” ungkap Bupati saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 17 Juni 2021.

Dikatakannya, selain itu nantinya ketika pimpinan daerah (bupati) dalam melaksanakan Permenpan RB 40 tahun 2019 tentang Sipinter, dirinya sudah memiliki data valid sehingga kebijakan dan Manajemen SDM aparatur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan produktif serta penuh inovasi.

“Kalau data sudah valid sudah barang tentu keputusan juga akan lebih bagus untuk menata organisasi kedepan,” jelasnya.

Achmad Lamani berharap dengan adanya assessemen ini bisa menghasilkan yang berkualitas yang sesuai bidang dan kompetensinya sehingga dalam menempatkan pejabat di setiap OPD sesuai kemampuanya.

“Dan itu saya sangat hati-hati sekali dalam menempatkan pejabat disetiap OPD. Dan juga dalam UU 5 Tahun 2014 tentang ASN, orang menduduki jabatan tidak bisa lebih dari lima tahun sehingga pasti ada rotasi dan mutasi. Bukannya mereka tidak baik namun sudah pasti tingkat kejenuhan itu pasti ada,” terangnya.

Mantan Wabup Mubar itu menyebut tidak semua pimpinan OPD mengikuti assessemen ini karena ada empat OPD baru beberapa bulan selesai dilantik dan itu dijelaskan dalam UU bahwa dalam menempati jabatan paling singkat satu tahun bisa mengikuti assessemen.

“Empat pimpinan OPD yang tidak ikut itu adalah Kadinkes, Kadispora, Kadiknas, dan Capil. Ditambah Insektorat karena itu harus ada izin Kemendagri. Jadi mereka itu tidak dilibatkan,” terang Bupati.

Senada dengan itu, Kepala BKPP Mubar Laode Mahajaya mengatakan kegiatan assessemen akan berlangsung selama dua hari.

“Assessemen dilaksanakan dua hari. Kamis hari ini wawancara dan besok jumat psikotes,” ungkap Mahajaya.

Mahajaya menyebut assesor dihadirkan dari lembaga independen sesuai rekomendasi yang diberikan KSN.

“Assesor berasal dari lembaga independen yang berkompeten,” singkat Jaya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *