Diduga Mainkan Harga dan Batasi Mobil, Kemenakan Bupati Disoal Sopir Truk

  • Whatsapp

 

BUTON TENGAH, SULTRA – Salah satu kemenakan Bupati Buton Tengah (Buteng) H. Samahuddin SE yang saat ini berprofesi sebagai sopir Dump Truk, ikut juga dipersoalkan oleh teman seprofesinya. Pasalnya, kemenakan Bupati tersebut ternyata ikut andil dalam memainkan harga angkutan dan pembatasan armada (Dump Truk) pada kegiatan atau proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Keluhan ini disampaikan langsung oleh salah satu sopir dari Kecamatan Mawasangka Anjar bahwa, salah satu pemicu masalah internal sopir Dump Truk itu sendiri diakibatkan oleh ulah kemenakan Bupati sendiri yang dengan sengaja memainkan harga dan membatasi mobil Dump truk yang akan ikut dalam sebuah proyek yang yang dikerjakan oleh Pemda Buteng.

“Saya kira Sudah di tahu semua sopir, siapa yang mengatur dan intervensi di dalam, siapa lagi kalau bukan kemenakannya beliau, saya sebut ini karena sudah terlalu sakit mi. Karena saya alami sendiri. Bapak bisa bayangkan, saya star dari rumah menuju AMP jam 12 malam, dengan rencana untuk muat aspal demi menyambung hidup, saya meninggalkan Anak dan istriku dirumah. Tau apa yang terjadi pak, pagi harinya, saya dipulangkan dengan alasan bahwa saya tidak masuk dalam daftar dan belim ijin sama Dia (kemenakannya Bupati), dan akhirnya saya pulang pada saat itu, dengan tangan hampa,” curhatnya saat mengikuti rapat dengar pendapat Pemda dan DPRD di kantor DPRD Buteng (Selasa, 10/8/2021)

Namun kejadian itu tidak hanya saya yang alami, sambung Anzar, pada saat pekerjaan jalan di Desa Matara, Kecamatan Mawasngka bulan lalu, salah satu teman kami sesama profesi diperlakukan lagi dengan hal yang sama, dan bahkan teman kami ini dipimpong pada saat itu.

“Dia dipimpong, pertama dia masuk di tempat pengambilan batu kapur, sebelum muat, dia disuruh pergi di AMP yang bertempat di Lolibu, dari sana dikatakan bahwa dia harus ketemu sopir senior mengatur semuanya karena kami hanya menerima juga perintah, dan itu saya kira bapak sudah tau,” beber Anzar

Olehnya itu, harap Anzar, kami meminta kepada DPRD dan Pemda Kabupaten Buteng untuk melahirkan solusi yang tidak merugikan kami para sopir dan tidak merugikan pula para kontraktor, agar kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan pembagunan di Kabupaten Buteng dapat berjalan dengan baik dan tidak memiliki kendala.

“Jadi pak, kami mohon solusinya, agar persoalan yang kami hadapi dapat terselesaikan,” harapnya

Menanggapi hal tersebut, Bupati Buton Tengah (Buteng) H. Samhuddin SE, merespon dan menindak tegas kemenakannya tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten satu Ir. Maiynu atas perintah Bupati, bahwa Bupati Buteng mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh kemenakannya tersebut, jika memang kemenakannya terbukti melakukan hal seperti itu di lapangan .

“Terus terang saja ini, beliau langsung menyampaikan kepada saya, kalau memang itu benar adanya, terus terang saja beliau mengutuk tindakan yang dilakukan kemenakannya itu,” singkatnya saat menanggapi keluhan tersebut.

Sementara Kepala Dinas PU Kabupaten Buteng Aminuddin menyarankan bahwa, untuk menghindari hal itu semua, dan agar tidak terulang dan tidak terjadi di lapangan, maka para sopir harus menyepakati dan menunjuk siapa yang akan menjadi koordinator dan dipercayakan di setiap kecamatan, agar koordinasi Pemda dan Kontraktor pekerjaan kedepan dapat berjalan dengan baik.

“Sehingga teman-teman semua dapat diberdayakan karena untuk pengaturan harga dan siapa yang akan digunakan mobilnya dipekerjakan nanti bukan lagi tanggungjawab kami, tetapi sudah menjadi tanggungjawab koordinator yang dipercayakan tersebut,” tambahnya.

Aminuddin berharap, para sopir harus menentukan sesegera mungkin siapa yang akan menjadi koordinator di setiap kecamatan, dan menyetorkan nama-nama tersebut ke pihak PU agar koordinasinya kedepan dapat berjalan dengan baik.

“Kalau bisa secepatnya ditentukan orang-orangnya, supaya koordinasi berjalan baik dan teman-teman sopir tidak merasa dirugikan lagi,” pungkasnya.

Sebagai tambahan, Pemda dan DPRD Buteng telah melahirkan dan menyepakati 4 poin rekomendasi sebagai bentuk kepedulian Pemerintah kepada masyarakat Buteng terkhusus sopir Dump Truk dan pekerja kasar.

1. Pihak kontraktor sebagai pelaksana kegiatan wajib memberdayakan Mobil truk yg ada di Buton Tengah..
2. Selain Mobil Perusahaan, Pihak kontraktor sebisa mungkin tidak dibolehkan memakai dan menggunakan Mobil yg dari Luar Buton Tengah..
3. Pihak pelaksana kegiatan wajib memberdayakan masyarakat/ pekerja lokal
4. Merekomendasikan kepada Persatuan Sopir Truk untk membentuk Wadah atau asosiasi Sopir Truk untk memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait dgn penggunaan truk2 kini dan kedepannya dan segera d daftarkan kepada instansi terkait.

Ali Tidar

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *