KPK RI Dibuat Bingung dan Ngambang Oleh BKSDM Buteng

  • Whatsapp
Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) saat menggelar Audiensi dan Koordinasi proses pencegahan dan pemberantasan Korupsi Terintegrasi

 

BUTON TENGAH, SULTRA – Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) dibuat bingung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Buton Tengah (Buteng). Hal ini disebabkan Rotasi dan Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) selama ini belum sesuai prosedur.

Bacaan Lainnya

Ketua Satgas Wilayah IV KPK RI, M. Muslimim Ikbal, mengatakan proses rotasi mutasi di Pemkab Buteng selama ini hanya mengacu pada regulasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI yakni Baperjakat, dan tidak membuat aturan turunan (Perda) khusus Rotasi dan Mutasi seperti yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi pelaksanaan Baperjakat itu kalau tidak ada petunjuk khusunya dari Pemda itu bagaimana pak, Jadi kami bingung juga ini Pak, Pemda Buteng melakukan rotasi dan mutasi tidak ada Perdanya, bagaimana itu, dasarnya apa gitu, otomatis kita ngambang kan,” bingungnya saat menggelar rapat audiensi dan koordinasi dengan Pemda Buteng di aula Sekretariat Daerah, Senin (25/10/2021)

Olehnya itu, harap Ikbal, pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Buteng harus segera membuat Perda yang mengatur khusus tentang Rotasi dan Mutasi ASN lingkup Pemda Buteng, agar memiliki acuan dalam pelaksanaan kegiatan Rotasi dan Mutasi ASN kedepannya.

“Karena ini amanat dari pemerintah pusat juga, jadi kami tunggu regulasinya dari Pemda agar jelas dan tidak Ngambang, karena rotasi dan Mutasi ini sangat gampang dibaca dan rawan jadi temuan,” pungkasnya

Ditempat yang sama, kepala BKSDM Buteng Samrin mengakui hal tersebut dengan mengatakan bahwa, pihaknya selama ini melakukan kegiatan Rotasi dan Mutasi ASN lingkup Pemda Buteng masih berdasarkan Baperjakat dan belum memiliki Perda yang mengatur khusu proses Rotasi dan Mutasi ASN tersebut.

“Masih Berdasarkan Baperjakat pak, jadi kedepannya kami akan buatkan, termasuk dengan pemetaan kompetensi pegawai,” singkat Samrin

(Ali Tidar)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *