Paripurna LKPJ, DPRD Buteng Terima 10 Alasan Pemda yang Sempat Dipersoalkan

  • Whatsapp
Ketua DPRD Kabupaten Buton Tengah Bobi Ertanto saat memimpin rapat paripurna LKPJ tahun 2020

BUTENG, SULTRA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar Rapat Paripurna mengenai penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati Tahun 2020.

Rapat Paripurna yang di gelar di aula kantor DPRD Buteng ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buteng H. Konstatinus Bukide, Senin (26/7/2021)

Penyampaian LKPJ ini dilaksankan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan dalam negeri nomor 18 tahun 2020.

Dari 10 masalah yang dipersoalkan oleh Anggota DPRD Buteng yakni Penyertaan modal kepada Bank Sultra, Penyertaan modal Kepada PDAM Buteng, 9Bidang tamah dengan luas 250 m² masih disajikan dalam LKPD, rincian Mutasi Aset Peralatan dan mesin.

Selanjutnya, selisih kenaikan Aset Tetap dari masing-masing Komponen, Selisih aset tetap yang disajikan pada dokumen laporan keuangan Pemda Buteng tahun 2020 belum dapat mengungkap nilai perolehan aset yang menambah.

Kemudian, selisih SilPa Rp 1.565 miliar tidak terinput dalam saldo akhir rek Kas BUD, Dana bagi Hasil Pajak Rp 5.085 Miliar realisasinya Rp 5.185 miliar, dana bagi hasil bukan pajak Rp 15.316 miliar realisasinya Rp 24.193 miliar, dan dana hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Rp 9.953 miliar realisasinya Rp. 13.116 miliar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *