Formesta Bakal Laporkan Syahbandar Kolaka ke Bareskrim Mabes Polri

  • Whatsapp

SULTRA – Terkait aktivitas pengangkutan ore nickel di beberapa perusahaan tambang yang berada di Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), pihak Syahbandar telah mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB) dan surat perintah olah gerak pada Terminal Khusus (Tersus) yang belum memiliki izin operasi, bahkan sampai saat ini beberapa perusahaan masih terus beroperasi.

Presidium Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Formesta), Ahmad Iswanto dalam rilisnya (22/06/2021) mengatakan, akan melaporkan hal tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.

“Rencananya  saya bersama rekan – rekan Forsemesta akan melaporkan pihak Syahbandar Kolaka ke Bareskrim Mabes Polri. Menurutnya tindakan yang dilakukan Syahbandar Kolaka itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 297 ayat (2) dan Pasal 339 ayat (1). Serta Peraturan Mentri Perhubungan (Permenhub) Nomor 20 Tahun 2017, Pasal 8 dan Pasal 10,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ahmad sapaan akrabnya menegaskan, dalam kasus dugaan pengangkutan ore nickel diduga ilegal ini, pihak Syahbandar telah melakukan tindakan penyalah gunaan kewenangan untuk kepentingan para penambang.

“Hasil penelusuran kami, dari berbagai sumber menyebutkan, pihak Syahbandar Kolaka maupun Syahbandar Wilayah Kerja (Wilker) Kolut, yang merupakan perpanjangan tangan dari Syahbandar Kolaka, diduga telah menerima sejumlah dana dari para penambangbsebagai imbalan untuk memuluskan aktifitas pengangkutan ore nickel ilegal di Kolut,” ucap Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina ini.

“Selain melaporkannya ke Bareskrim pihaknya juga akan melaporkan Syahbandar ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) atas dugaan penyalah gunaan kewenangan,” tutupnya. Sementara itu, pihak Syahbandar Kolaka sedang dalam upaya konfirmasi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *