Desa Kampobalano Mubar Gelar Musdes untuk RKP Tahun 2022

  • Whatsapp
Situasi Musdes Desa Kampobalano untuk melahirkan RKP Tahun 2022, di Sanggar Desa Kampobalano Kecamatan Sawerigadi, Mubar, Senin, 11 Oktober 2021. (Zul).

MUBAR, SULTRA – Untuk merumuskan perencanaan program pada tahun 2022, Pemerintah Desa Kampobalano Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat (Mubar) melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Kegiatan itu digelar di Sanggar Desa Kampobalano, Senin, 11 Oktober 2021.

Dalam Musdes itu, hasil musdes akan melahirkan RKP. RKP itu merupakan rencana kerja pemerintah dalam satu tahun anggaran untuk tahun 2022 kedepan.

Ketua BPD Desa Kampobalano La Rama mengungkapkan dalam menyusun RKP melihat hasil evaluasi yang sudh tercapai dari usulan prioritas masyarakat tahun sebelumnya.

Situasi Musdes Desa Kampobalano untuk melahirkan RKP Tahun 2022, di Sanggar Desa Kampobalano Kecamatan Sawerigadi, Mubar, Senin, 11 Oktober 2021. (Zul).

“Kalau dengan RKP tahun lalu ada peningkatan maka kita harus tingkatkan tetapi jika dengan program itu kondisi tetap stagnan atau tdk ada perubahan maka harus dievaluasi. Itu harus kita evaluasi apakah usulannya atau tekhnisnya,” ungkap La Rama dalam sambutannya.

Ia menyampaikan rencana program yang akan termuat dalam dokumen RKP Desa Kampobalano tahun 2022 adalah usulan prioritas yang diselaraskan dengan program pemerintah melalui Sustainable development goals (SDGs).

“Hari ini mari kita rumuskan bersama untuk tahun 2022. Semua sudah dipatok dalam regulasi yang korelasinya melalui program SDGs. Beberapa bulan lalu saya kira sudah ada pendataan SDGs itu. Jadi mari kita susun sesuai dengan data yang ada,” jelasnya.

Situasi Musdes Desa Kampobalano untuk melahirkan RKP Tahun 2022, di Sanggar Desa Kampobalano Kecamatan Sawerigadi, Mubar, Senin, 11 Oktober 2021. (Zul).

“Ini upaya peningkatan pembangunan dan fokus perencanaan kita untuk tahun depan,” lanjutnya.

Selain itu juga, ada pemulihan ekonomi nasional terkait dengan kondisi pandemi covid-19.

“Itu juga merupakan yang prioritas karena ini termuat dalam regulasi nasional,” cetus La Rama.

Senada dengan itu, Kades Kampobalano Laode Baena mengatakan saat ini perencanaan tidak bisa keluar dari RPJMDes yang diselaraskan dengan data SDGs.

“Setiap tahun kita musdes terkait RKP. Tetapi sekarang perencanaan tidak bisa keluar dari rpjmdes yang disesuaikan dengan arah SDGs. Karena ini berlaku nasional. Apa-apa yang diusulkan sesuai dengan usulan prioritas dari hasil musdes ini. Khususnya pembangunan dan pemberdayaan yang sejalan dengan SDGs itu,” jelas Baena dalam sambutannya.

Baena menambahkan setelah musyawarah desa usulan prioritas akan dirangking sesuai kebutuhan desa.

“Mari kita rencanakan apa-apa yang kita sepakati untuk tahun 2022. Kita ambil dari perdusun yang mendesak dan tidak mendesak, prioritas dan tidak prioritas,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *