Nestapa Petani, Krisis Kebijakan dan Krisis Regenerasi

  • Whatsapp

Oleh:

Surachman,ST

(Kabid Irigasi dan SDA PUPR Mubar)

Hari ini 24 September, adalah hari yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Peringatan hari tani ini sendiri dimulai sejak era Presiden Soekarno, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963. Tanggal 24 September sengaja dipilih sebab juga merupakan momentum pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA 1960).

UUPA 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan titik awal penataan dan penyelesaian masalah masalah agararia yang muncul sebagai akibat dari masih berlakunya UU Agraria warisan kolonial. Hadirnya UUPA 1960 merupakan implementasi amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan implementasi pasal 33 tersebut, maka UUPA 1960 meletakan agraria pada konteks mewujudkan kemakmuran rakyat bukan lagi mengedepankan kepentingan swasta sebagaimana warisan kolonial sebelumnya.

Menilik arti penting petani dalam lintasan sejarah bangsa, tak boleh dinafikan. Sejarah mencatat bahwa salah satu tokoh bangsa Soekarno menggali akar marhaenisme dari seorang Petani bernama Marhaen. Pada tahun 1920 Soekarno muda berkeliling di wilayah pedesaan bandung, dan ketika itu dia menemukan seorang anak muda yang tengah mengolah sawahnya. Luas sawahnya tak cukup 1 Ha, kurang lebih 1/3 Ha, diolah sendiri menggunakan alat ala kadarnya dan hasilnya untuk menopang hidupnya sehari hari. Melihat hal ini, Soekarno menyimpulkan bahwa sosok Marhaen ini mewakili sosok kebanyakan petani di Indonesia ketika itu. Memiliki luas tanah yang teramat kecil, karena tanah selama bertahun tahun hanya dikuasai oleh para bangsawan. Rakyat kecil hanya menjadi buruh yang dipakai tenaganya, sedangkan hasilnya dikuasai oleh pemilik tanah. Fenomena ini lah yang memunculkan gagasan marhaenisme bagi seorang Soekarno. Sebuah kontemplasi pikiran yang dilatar belakangi oleh fenomena petani “Marhaen”.

Profesi petani bagi sebagian orang atau mungkin saja sebahagian besar menganggapnya tak sementereng profesi profesi lainnya seperti dokter, politisi,guru, TNI/POLRI atau karyawan BUMN/Swasta, atau pengusaha. Warisan kolonial meninggalkan kesan bahwa menjadi petani adalah seburuk buruk nasib karena disaat itu nasib petani sungguh sangat memprihatinkan, sedangkan para pekerja kantoran memiliki kehidupan yang cukup baik sekalipun menjadi pekerja rendahan.

Akhirnya setelah masa kolonial berakhir kesan itu tak berubah kebanyakan anak petani berbondong bondong beralih profesi kebanyakan menjadi aparat pemerintah baik PNS, maupun TNI/POLRI alasannya klise yakni jaminan masa tua yang pasti dan gaji sekalipun kecil tapi tetap mengalir sampai ke anak atau cucu menjadi magnet utama berimigrasinya keluarga petani beralih profesi. Kondisi ini dikuatkan oleh hasil sensus BPS tahun 2013 menunjukkan bahwa dari total 26.135.469 jumlah petani yang terdata ternyata paling banyak berada pada rentang usia 45-54 tahun sebanyak 7.325.544 jiwa. Sedangkan, pada usia petani muda berusia di bawah 35 tahun jumlahnya lebih sedikit. Data BPS juga mencatat bahwa selama kurun waktu 2003-2013 terjadi penurunan rumah tangga petani sebanyak 5 juta.

Fenomena alih profesi petani merupakan ancaman nyata dikemudian hari paling tidak ancaman kekurangan bahan baku pangan akan semakin nyata. Kondisi ini sesungguhnya adalah imbas dari minimnya kebijakan yang mengarusutaman perbaikan nasib petani. Jika kita menengok nilai NTP (Nilai Tukar Petani) pada tahun 2020 berdasarkan data BPS tercatat pada bulan Juni 2020 mulai mengalami kenaikan setelah anjlok selama lima bulan berturut-turut. Tercatat NTP naik sebesar 0,13 persen menjadi 99,6 dari bulan sebelumnya 99,47. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai pengeluaran petani masih lebih tinggi dari pendapatan petani dan ini artinya mempengaruhi perbaikan kesejahteraan mereka.

Tidak membaiknya kesejahteraan petani ini lah yang menjadikan profesi petani tak begitu digandurungi oleh para milineal. Data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang atau hanya sekitar 8 persen dari total petani 33,4 juta orang. Sisanya lebih dari 90 persen masuk petani usia tua.

Kondisi diatas seharusnya menjadikan PR besar bagi pengambil kebijakan disektor ini khususnya bagi pemerintah daerah. Apalagi visi Indonesia yang ingin menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045 mendatang. Krisis lahan yang beralih fungsi menjadi areal perumahan, mall atau lainnya dan juga minimnya regenerasi petani Indonesia akan menjadi bom waktu yang akan mengancam kedaulatan pangan Indonesia di masa masa akan datang. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap perbaikan nasib petani masih sangat minim, infrastruktur penting dan wajib dibenahi namun jika petani tak berdaya komoditas pertanian apa yang akan diangkut melintasi jalan jalan yang dibangun itu?ini artinya bahwa sudah saatnya pembangunan itu berjalan dua arah, sektor infrastruktur digenjot untuk mendukung kemajuan ekonomi termasuk didalamnya sektor pertanian. Apalagi Indonesia adalah negara agraris yang sejak dulu dikenal tak hanya karena potensi lautnya juga potensi pertaniannya. Jangan sampai kisah petani Indonesia yang berjuang untuk Indonesia tercinta hanya sebatas simbolisme yang ada di Patung Tugu Tani di Kawasan Menteng Jakarta. Tugu yang dibangun di era Soekarno untuk menggambarkan petani sebagai kekuatan bangsa.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *