Satpol PP Sultra Launching Aplikasi ‘Sapa Praja’, Laode Daerah: Bentuk Inovasi Baru

  • Whatsapp
Kasat Pol PP Sultra Laode Daerah Hidayat Illaihi (kanan) saat ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu. (Zul).

MUBAR, SULTRA – Guna melindungi keamanan dan kenyamanan para wisatawan di era new normal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meluncurkan sebuah inovasi baru berbentuk aplikasi.

Aplikasi itu diberi nama “Sapa Praja”. Aplikasi ini, diluncurkan sebagai salah satu upaya untuk melindungi keamanan serta kenyamanan bagi wisatawan pada objek wisata di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sultra, La Ode Daerah Hidayat Illaihi mengatakan aplikasi Sapa Praja merupakan inovasi baru yang dibuat sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan Satpol PP Sultra dalam menghadapi revolusi industri di era 4.0.

Ia menyebut aplikasi Sapa Praja ini bertujuan untuk mempermudah Satpol PP Sultra dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan peningkatan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan ditengah pandemi ini.

“Aplikasi ini juga di harapkan dapat membantu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat maupun para wisatawan,” kata Laode saat dihubungi, Rabu, 8 September 2021.

Kasat menjelaskan dalam aplikasi ini tersedia online sistem, E-Surat Pelanggaran, Identifikasi Otomatis, Zonasi dan pengaduan masyarakat.

Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat digunakan secara langsung oleh semua anggotanya yang bertugas dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan peningkatan kedisiplinan prokes covid-19 pada objek wisata.

“Sementara, untuk E-Surat pelanggaran dimaksudkan dapat digunakan anggota menginput secara langsung identitas dan gambar pelanggar protokol kesehatan pada obyek wisata serta memberikan surat pelanggaran secara elektronik,” jelasnya.

Mantan Kasat Pol PP Muna itu melanjutkan, untuk identifikasi otomatis dimaksudkan dapat mengidentifikasi secara otomatis mengenai jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar protokol kesehatan. Sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pelanggar prokes.

“Dan untuk Zonasi dapat menjadi dasar dalam penentuan zonasi pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan acuan penentuan arah kebijakan mengenai terselenggaranya keamanan dan kenyamanan pada obyek wisata,” cetusnya.

Aplikasi ini juga memudahkan masyarakat dalam mengadukan pelanggaran prokes disuatu wilayah.

“Pengaduan yang dimaksud adalah masyarakat dapat melakukan pengaduan mengenai pelanggaran protokol kesehatan pada suatu wilayah ataupun pelanggaran ketertiban umum lainnya,” pungkas Mantan Kadispora Mubar ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *