Soal PT LMS, Kepolisian Memanggil DLP untuk Dimintai Keterangan

  • Whatsapp
Kasubbid Penmas Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh

SULTRA – Polemik antara Direktur berinisal LR dengan Direktur Utamanya DLP yang kini terus bergulir mendapat tanggapan dari Komisaris Utama PT. Lakarinta Meleura Sejahtera, La Riami.

Menurut La Riami, permasalahan yang dilontarkan oleh Direktur LR kepada DLP seharusnya dimusyawarahkan secara internal terlebih dahulu sebab semua data dan dokumen kegiatan yang terjadi dalam lingkup Perusahaan masih lengkap.

Berdasarkan keterangan dan laporan penipuan serta penggelapan yang dituduhkan oleh LR kepada DLP, seharusnya kepolisian dalam hal ini penyidik Polda Sultra yang sedang menangani kasus tersebut terlebih dahulu melakukan kajian atas laporan maupun kesaksian dan data yang telah diberikan oleh para saksi, sekaligus menghadirkan Dewan pengawas yakni Notaris sebagai utusan dari pihak KemenkumHam.

“Kita bicara data, bukan argumentasi semata, kebetulan saya salah satu saksi dalam laporan mereka. Saya tidak perlu menjelaskan hal ini secara mendetail dipublik sebab sudah ada data kami serahkan kepada penyidik jauh hari saat undangan klarifikasi, salah satunya adalah pemalsuan tanda tangan saya sebagai komisaris utama PT LMS. Sekarang pertanyaannya,? apakah penyidik menemukan bukti penggelapan seperti yang dimaksud LR?,”ucap La Riami saat ditemui Wartawan di Kediamannya, Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Jum’at 8 Oktober 2021.

“Dari data itu harusnya penyidik melakukan kajian sebelum menaikkan status, agar tidak dinilai inprosedural sebab dalam proses pengurusan PT LMS Dilakukan secara transparan dan terbuka tanpa ada yang dirugikan secara material, bahkan saham yang dimiliki oleh pihak LR tidak terpakai sepeserpun.

Diterangkannya, dari data yang kita berikan ke penyidik juga di sahkan oleh notaris, semua tercantum dalam berita acara termasuk alasan penundaan investasi pihak eksternal pada saat itu. Sebab, ditemukan berbagai kendala yang cukup menghambat jalannya kegiatan dan meminta untuk melakukan penataan kembali(restrukturisasi) perseroan.

“Pertanyaannya apa yang digelapkan? Kalau penyidik minta rekening perusahaan untuk melengkapi berkas laporan yah kita akan berikan tapi kalau meminta rekening investor, maaf saja itu urusan dapur orang lain, hukum berbicara bukti dan data untuk menjadi objek pidana bukan sekedar argumentasi dan curhat,”sambungnya.

Sementara itu, Kasubbid Penmas Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh saat dikonfirmasi via telepon selulernya mengatakan berkas perkara dari laporan LR sudah SPDP dan saksi yang dihadirkan telah di BAP.

Pihaknya juga telah memanggil DLP untuk dimintai keterangan lanjutan.

“Berdasarkan konfirmasi dari DLP belum sempat hadir dikarenakan masih berada diluar kota, akan tetapi dalam waktu dekat akan memenuhi panggilannya,”terangnya.

Kompol Dolfi Kumaseh menerangkan, untuk data yang sudah diserahkan kepada penyidik akan dijadikan bahan pemeriksaan lanjutan untuk diadakan gelar perkara.

“Apakah yang bersangkutan layak ditetapkan tersangka atau ada pengembangan lain. Jadi tinggal ditunggu keterangan terlapor,”terangnya.

Disinggung mengenai apakah adanya bukti penggelapan, Kasubbid Penmas Polda Sultra yang selalu ramah itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman dalam persoalan tersebut.

“Kita akan mendalami lagi hasil pemeriksaan yang bersangkutan,”pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *