Diduga Inprosedural, Dua Perusahaan Monopoli Kegiatan Tender di Mubar

  • Whatsapp
AMLM saat hendak melakukan segel kantor ULP Mubar yang dihalau Satpol-PP Mubar, Rabu, 6 Oktober 2021. (Zul)

MUBAR, SULAWESION.COM — Aliansi Mahasiswa Laworo Menggugat (AMLM) meminta kepada Kejaksaan Negeri Raha untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepala bagian (Kabag) ULP Mubar beserta pokjanya karena diduga telah melakukan praktik KKN.

Hal itu dibuktikan dengan adanya pemenang lelang proyek Kabupaten Muna Barat tahun anggaran 2020 dan 2021, namun server penawaran tidak bisa diakses.

Bacaan Lainnya

Hal itu dikemukakan oleh AMLM saat melakukan demonstrasi di halaman kantor ULP Setda Mubar, Rabu, 6 Oktober 2021.

Korlap Aksi Ikmal mengungkapkan laman LPSE Kabupaten Muna Barat sejak lima bulan terakhir mulai Mei sampai Oktober tidak dapat diakses namun banyak kontrak yang dicetak dan dilaksanakan melalui proses pelelangan yang tidak sesuai prosedur alias tidak diketahui (siluman).

Selain itu kata Ikmal, kantor ULP Mubar terkesan tak berpenghuni alias kosong dan didalam kantor itu tidak terdapat server LPSE.

“Sehingga kami duga bahwa proses lelang paket proyek di Mubar dilakukan diluar daripada kantor ULP. Kemudian Pokja ULP tidak pernah kelihatan berkantor di Setda Mubar jadi proses tender/lelang serta pembuktian kualifikasi lelang barang dan jasa tidak pernah dilakukan di kantor ULP,” kata Ikmal.

Selanjutnya, Ikmal menjelaskan ada dua perusahaan milik Pokja ULP Mubar yang menang tender secara fiktif (inprosedural) dimana tidak pernah ikut pembuktian kualifikasi lelang di kantor ULP Mubar. Kedua perusahaan itu yakni CV. AJ dan CV. GQM.

Ia membeberkan CV.AJ milik Pokja atas nama JBR (inisial) menang tender sebanyak 8 paket proyek senilai 4,5 Miliar pada tahun 2020 dan itu melampaui sisa kemampuan paket (SKP), dan tahun 2021 ini CV. AJ telah menang tender sebanyak 3 paket salah satunya pembangunan pasar Kasimpa Jaya dengan anggaran 3,4 Miliar.

Sementara, untuk CV. GQM milik Pokja atas nama FQ (inisial) menang tender sebanyak 9 paket dengan nilai total 7,9 Miliar lebih dimana itu juga melampaui SKP dalam satu tahun anggaran.

“Padahal ada anggaran belanja pengadaan jasa internet pada kantor ULP tetapi server tidak pernah aktif dan hanya Pokja Cs yang bisa akses server itu sehingga memonopoli kegiatan-kegiatan tender/lelang tahun anggaran 2020 dan 2021. Olehnya itu, kami meminta agar lembaga kebijakan pengadaan pemerintah (LKPP) selaku lembaga kontrol dapat memeriksa server LPSE Mubar yang dianggap telah memonopoli tender/lelang proyek,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag ULP Mubar Ahmad Shabir Sam Mongkito saat dikonfirmasi mengaku dirinya baru beberapa bulan menjabat sebagai Kabag ULP.

“Saya masuk belum lama. Jadi soal itu saya tidak tahu menahu karena ibaratnya saya masuk dipertengahan,” ujar Shabir.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *