Dituding Penggelapan oleh Laode Rifaidi, DLP: Logikanya yang Sehat

  • Whatsapp
saat peresmian PT Lakarinta Meleura Sejahtera

MUNA, SULAWESION.COM –Tudingan Direktur PT. Lakarinta Meleura Sejahtera (LMS), Laode Rifaidi terhadap Dian Lestari Putri sebagai Direktur Utama diperusahaan semakin memanas.

Dian Lestasi Putri (DLP) yang selama ini diam, apalagi Dian telah dipolisikan dengan tuduhan penggelapan saham mulai angkat bicara. Sejumlah tuduhan dialamatkan yang beredar di berbagai media dibantah kerasnya.

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui, PT LMS merupakan perusahaan tambang batu kapur yang berlokasi di Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia, Kabutapen Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Melalui juru bicaranya (Jubir),  Staf Ahli Khusus Direktur Utama Bidang Kajian Hubungan Masyarakat dan Umum, Sri Yanti Putri justru menyayangkan pernyataan Direktur PT LMS Laode Rifaidi.

Pasalnya, rentetan cerita yang bergejolak dalam internal perusahaan mereka harusnya dipertemukan terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian sebagai pengayom masyarakat.

Menurut Sri, dalam pekerjaan ini, Laode Rifaidi sebagai direktur PT. LMS harusnya lebih mengambil peran penting bukan hanya sekedar nama, baik itu sumbangsih pikiran, tenaga maupun dana.

“Bahkan dilayangkan surat panggilan untuk menghadiri rapat paripurna internal tak memberikan itikad baik,” ungkap Dian melalui Sri, Kamis (7/10/2021).

Permasalahan yang ditudingnya berupa penipuan harusnya memiliki bukti untuk disajikan pada pihak kepolisian.

“Saya sudah diberikan surat panggilan  klarifikasi dengan membawa bukti dan data, kalau dia (Laode Rifaidi) merasa dirugikan atau dalam perubahan saham, apa yang dirugikan? toh sahamnya tidak ada yang dikurangi,” kata Sri.

“Apa ada waktu, tenaga dan dana yang mereka berikan untuk bisa dikatakan rugi? bicara investor 50 miliyar seperti yang dikatakannya itu lalu adanya penggelapan, apa beliau tidak sedang berhalusinasi?,” kata Dian lagi melalui jubirnya.

Dijelaskan lagi, selama berproses hingga melakukan kajian diluar daerah, pihaknya tidak menanggapi keresahan emosional Laode Rifaidi, karena sebagai putra daerah dirinya  lebih fokus untuk mewujudkan pekerjaan yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan memberikan sumbangsih untuk daerah.

“Selama ini saya hanya diam dan mengikuti proses hukum karena mereka semua keluarga saya dan apa yang sudah diresmikan oleh Bupati Muna harus diwujudkan dengan baik,” ucap Dian seperti dikutip Sri.

Adapun persoalan hukum menurut Laode Rifaidi sudah ditetapkan tersangka, pihaknya justru telah berkali-kali mempertanyakan kepastian hukum dari Kepolisian apa yang menjadi poin penting dalam aduan dan pemeriksaan.

Sebab, menurutnya, selama Dian menjalani proses pemeriksaan sebanyak dua kali yang tempatnya bukan di Kantor Polisi tetapi di kantor Kuasa Hukum malah melenceng dari inti aduan dari pelapor dan sifat aduannya berubah-rubah.

“Dari awal kan kita minta kejelasan hukum, malah tiba-tiba diinfokan tersangka,” jelasnya Sri.

Sri menambahkan lagi, Dian paham mekanisme hukum yang berlaku di Negara ini, sebagai pengayom masyarakat, menerima aduan tidak seharusnya serta merta menetapkan status.

Setidaknya semua baik dari pelapor maupun terlapor masing-masing harus memiliki bukti yang dapat diproses sesuai mekanisme dan prosedur secara benar.

Sebab dalam urusan perusahaan itu semua dilakukan dengan transparan, tidak ada yang ditutupi.

Akan tetapi, lanjutnya,  dalam permintaan data seperti yang diminta oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik kami harus membuatkan berita acara penyerahan sebab ada yang harus menjamin kerahasiaan perusahaan baik itu PT LMS ataupun pihak investor nantinya. Ada data yang mesti di UP, ada data yang tidak mesti di UP.

“Kalau persoalan permintaan data dan rekening investor apa itu rana penyidik atau bukan kita tetap melakukan berita acara penyerahan biar ada yang bertanggung jawab. Intinya semua status hukum mesti punya dasar dan bukti, bicara penggelapan, apa kepolisian sudah menyelidiki apakah investor sudah menanamkan sahamnya atau tidak? Kalau sudah jelas infonya itu baru bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka penggelapan,” katanya.

Sri mengatakan, Dian Lestari Putri berharap, pihak pelapor Laode Rifaidi menggunakan logikanya secara sehat jika ada hal yang mesti menjadi konsumsi publik.

“Artinya jangan menggali lobang sendiri lah, jangan hanya kepentingan emosional pribadi cari cara mematikan karakter seseorang yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Sebagai putra daerah saya hanya berpikir bagaimana ini terwujud untuk masyarakat,” tuturnya.

“Intinya tidak mungkin mau sejauh ini kalau cacat prosedur, masalah tuntutan untuk mempercepat segala proses jalannya tambang, seperti kemauannya saya rasa harus ada kesabaran sebab semua proses prosedur tekhnis saya melakukannya sendiri,intinya semua kesiapan sudah finaly,” sambungnya.

Untuk diketahui, PT. LMS telah diresmikan oleh Bupati Muna, Rusman Emba pada 29 September 2019. (*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *